Bahlil: Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Industry Gas, Pupuk Dan Listrik di Bintuni

Jakarta, PW: Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak dan Kabupaten Kaimana di undang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM)Republik Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan investasi sector kelautan, perkebunan dan kehutanan diruang Nusantara BKPM, Selasa(10/3/2020).

Hadir dalam rapat koordinasi ini diantaranya, Kepala BKPM, Bupati Bintuni, Fakfak dan Bupati Kaimana. Selain itu, juga hadir Kepala Dinas Kehutanan, Kelautan Papua Barat dan Kementerian terkait.

Tujuan dari Rakor ini terkait diskusi mengenai permasalahan Kehutanan, Kelautan Perikanan dan perkebunan. Mengingat kedepan Papua dan Papua Barat dalam Pembangunan yang hijau.Dan ini sudah mulai dilakukan saat pertemuan Minggu lalu di Sorong.

Pertemuan hari ini pada prinsipnya menerima keterangan dari para stakeholder terkait kondisi kehutanan, perkebunan dan kelautan. Misalnya di kabupaten mana saja yang pernah sudah dikeluarkan ijin HPH puluhan tahun, tetapi tidak pernah realisasi atau beroperasi. Begitu pula dengan sector perkebunan seperti kelapa sawit dan sector kelautan

Menangapi masukan para Bupati terkait ijin ijin HPH, Kepala BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mengatakan, semua ijin ijin sudah dilimpahkan ke BKPM. Seperti sector kehutanna, BKPM yang tandatangan ijinya, sedangkan kajian teknisnya ada di Kementerian Kehutanan.

Sedangkan terkait dengan pencabutan ijin,sebagaimana arahan Presiden kepada BKPM untuk mengevaluasi seluruh perijinan yang tidak dipergunakan sebagaima mestinya untuk menjalankan usahanya. Dengan kata lain, Pengusaha jangan mengatur Negara tetapi Negara yang mengatur pengusaha.Jadi kalau ada pengusaha(HPH) yang tidak melaporkan laporan tahunanya maka harus diberikan teguran pertama sampai ketiga, kalau tidak bisa, ya ijinya dicabut.

Apa yang diputuskan oleh Kabupaten dan Provinsi menurut kalian baik, maka di bawah ke BKPM, nanti urusan kami dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian lain yang berkaitan dengan sector perkebunan dan kelautan,”tegas Bahlil Lahadalia.

Sementara itu saat di wawancarai wartawan, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa,Bintuni merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki cadangan Sumber Daya Alam(SDA) yang besar terutama dibidang gas. Untuk itu, kedepan pengembangan kawasan industry yang sudah ditetapkan harus segera terealisasi.

Memang kita akui bahwa harga gas saat ini masih mahal. Kemudian intensif fiscal dan teks holliday harus diperpanjang serta berbagai regulasi dipermudah agar investor masuk di Bintuni.

Pemerintah prioritaskan Pembangunan industry gas, pupuk dan listrik di Bintuni. Berikut lagi Pembangunan perkebunan pala dan kelautan. Namun kalau pala, membutuhkan sekitar 4 tahun sedangkan kelautan, harus dibangun infrakstruktur dari Bintuni ke Manokwari yang bagus agar hasil laut seperti udang dan kepiting tidak rusak di tengah jalan(Humas&Protokoler)

Total Views: 228 ,

Related posts

Leave a Comment